ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
 |
| Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama |
BALI EXPRESS, DENPASAR - Nama Joko Widodo (Jokowi) memang moncer karena dikenal merakyat. Namun setelah menjabat menjadi Presiden, Jokowi malah mendapatkan protes dari internal partainya yaitu PDIP. Bahkan Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama terang - terangan menyebut dirinya “jengkel”dengan Joko Widodo alias Jokowi.
Hal itu mulai terdengar di lingkungan DPRD Bali. Disebut - sebut Adi Wiryatama jengkel dengan sikap - sikap Presiden Jokowi atau orang di sekitar Jokowi. Bahkan kabarnya Adi Wiryatama sudah memanggil beberapa pejabat, termasuk Sekwan untuk menanyakan tentang mekanisme penjemputan Jokowi. “Pak Ketua kayaknya marah, karena merasa seperti dilecehkan oleh jajaran protokol Presiden. Bahkan pernah kabarnya sampai dilarang masuk Bandara ketika Presiden datang ke Bali,” ujar sumber Koran ini di DPRD Bali.
Selain itu, ada perlakuan beda antara Presiden SBY dan Jokowi. Jika sebelumnya, era Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat selalu diundang dalam agenda Presiden, mulai penjemputan dan agenda lainnya. “Namun sekarang tidak, sehingga Pak Ketua (Adi Wiryatama) kemarin sempat menanyakan teknis terkait pejabat negara,” jelas sumber tadi.
Dikonfirmasikan ke Adi Wiryatama membenarkan memang dirinya sedikit jengkel atas situasi ini. Adi mengatakan awalnya banyak masyarakat bertanya, termasuk juga di DPRD Bali. Karena selama ini, jika SBY ke Bali era Cok Rat selalu menjadi bagian untuk tamu negara. “Masyarakat menanyakan, kenapa saya tidak pernah ikut mendampingi Jokowi. Internal DPRD Bali juga bertanya - tanya, kenapa tidak pernah diajak. Jadi saya melihat memang ada yang salah,” kata Mantan Bupati Tabanan dua periode ini.
Adi Wiryatama mengatakan, sempat malah ketika Wapres Jusuf Kalla datang ke Bali ada pemberitahuan agar Ketua DPRD Bali yaitu dirinya ikut menyambut dan mendampingi. Namun malah kalau Jokowi malah tidak. “Sampai - sampai saya pernah, karena ada Presiden datang saya ikut juga karena yang dulu - dulu seperti itu. Malah langsung dicegat sama pengawalan Presiden, tidak bisa masuk. Jengkel waktu itu,” sambung ayah dari Bupati Tabanan Eka Wiryastuti ini.
Kalau dulu menurut Adi Wiryatama, standarnya adalah Gubernur Bali, Pangdam Udayana, Ketua DPRD Bali dan Kapolda Bali. Sekarang beda, hanya Ketua DPRD Bali tidak masuk dalam jajaran untuk agenda Presiden. Apakah ini dari Jokowi atau Protokolnya menolak? “Adi mengatakan, tidak jelas. Bisa saja protokolnya tidak paham, yang pasti ini bukan protokol di Provinsi, namun lingkaran Presiden. Namun yang pasti Ketua DPRD itu Ketua perwakilan rakyat Bali. dengan kondisi ini kesannya saya malas menyambut tamu dari pusat atau negara,” kata Mantan Sekretaris DPD PDIP Bali dan saat ini menjabat Sekretaris Deperda PDIP Bali ini dengan suara keras.
Adi Wiryatama juga menyebutkan bahwa, selama ini keluhan memang sangat banyak. Teman - teman PDIP memang sulit masuk dalam lingkaran Jokowi jika ada acara. Apalagi dari partai lainnya. Bagi Adi Wiryatama, memang orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Sudah dekat sejak jadi Walikota, kemudian menjadi Gubernur DKI, hingga jadi calon Presiden.
“Saat jadi calon Presiden, saya ngajak keliling. Saya ajak masuk Pasar Beringkit (Badung), masuk pasar Tabanan. Makan nasi jinggo di pasar, tapi setelah jadi Presiden, saya jadi Ketua DPRD Bali malah dihilangkan dari posisi pejabat yang tergabung dalam penyambutan dan acara Presiden,” keluhnya.
Dikonfirmasikan ke Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali Dewa Mahendra mengatakan, baginya memang kewenangan urusan penjemputan dan lainnya ada di jajaran protokol Presiden. Baginya juga yakin bahwa Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama juga tahu kondisi itu. “Jadi posisinya kewenangan untuk memastikan siapa yang bisa terlibat dalam posisi penjemputan dan acara dengan Presiden memang kewenangan protokol presiden,” jelasnya.
Namun baginya, jika memang ada kondisi ini dirinya akan menjadikan masukan. Jika nanti ada rakor agenda serupa. “Walaupun bukan kewenangan, nanti kami akan sampaikan jika ada kesempatan dalam rakor (rapat koordinasi),” janjinya.
Seperti halnya berita kemarin, Jokowi ada di Bali sejak Kamis (3/8). Kemudian Jumat kemarin menghadiri beberapa acara. Misalnya acara Rapimnas Hanura, penyerahan sertifikat danke Museum Gunarsa, Klungkung.
Baca : Sumber
0 Response to "Ketua DPRD Bali “Jengkel” dengan Jokowi"
Posting Komentar